DOMPU - Kembali umat Islam merasa dikhianati oleh Pemerintah di negeri ini. Kemarin tanggal 9 september 2014, bertempat di Desa Pancasila, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu NTB, Pangdam Udayana beserta puluhan personil TNI dan Polri serta ratusan umat Hindu dari Bali dan NTB pada umumnya meresmikan sekaligus melakukan sembahyang di salah satu Pura yang di klaim sebagai Pura terbesar di Asia.
Keberadaan pura yang luasnya mencapai lebih kurang 10 hektar tersebut, selama ini dianggap oleh masyarakat, khususnya umat Islam di desa Pancasila, sebagai pura yang ilegal karena berdiri lahan yang didominasi mayoritas umat islam dan sangat meresahkan warga.
Ini dikarenakan posisi Pura yang berdekatan dengan mata air warga serta keberadaan Pura yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu pasal 13,14 dan 15.
Sikap pemerintahan yang memberikan ijin pembangunan pura didekat lokasi mayoritas umat Islam, telah mencederai perasaan umat islam, ditambah lagi dengan klaim umat hindu yang mengaku sebagai pure terbesar di Asia merupakan penghinaan terhadap umat Islam, sebagai umat mayoritas di daerah Dompu dan selayaknya pura terbesar tersebut haruslah didirikan di daerah mayoritas jindu di Pulau Bali.
Salah satu masyarakat yang kami temui menuturkan, "kami masyarakat desa Pancasila dan enam dusun lainnya disini tidak setuju dengan keberadaan Pure tersebut,karena bukan daerah mayoritas umat hindu serta keberadaan sumber mata air kami yang berdekatan langsung dengan bangunan Pure" ungkap bapak Abdullah.
"Mereka mengerahkan aparat yang banyak beserta Pangdam Udayana serta jajaran tinggi lainnya, seakan ingin mengintimidasi kami yang tidak setuju dengan keberadaan pura ini" lanjut beliau.
Forum Umat Islam (FUI) Dompu, juga menolak keberadaan pura tersebut karena bertentangan dengan SKB 3 menteri serta keberadaan sumber mata air warga yang langsung berada dekat Pure.
Karena apa yang terjadi di daerah mayoritas Islam sangat berbeda dengan tempat minoritas islam seperti di Bali dan daerah lainnya. Baru-baru ini media televisi gencar memberitakan pelarangan jilbab disekolah-sekolah didaerah Bali, sikap umat hindu bali seperti ini justru akan menimbulkan penentangan dari umat Islam di daerah-daerah mayoritas seperti di NTB ini.
Ketika tim media mendatangi Ketua MUI Dompu beserta jajaran Muspida yaitu Wakil Bupati Dompu NTB untuk menanyakan perihal pura tersebut, semuanya merespon dengan baik dan akan meninjau kembali ijin keberadaan Pure tersebut. [R_M]